74HssqAmpAieSQYdpeY0UHJ3eJx0ro2Bjc2BCzNj
Bookmark

Presiden Berkomitmen Hapus Kemiskinan Ekstrem 2024

Staf Khusus (Staf Khusus) Presiden bidang Ekonomi, Arief Budimanta (FOTO: Kominfo Purbalingga)

MEMOTONEWS - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkomitmen menghapus kemiskinan ekstrem yang ada di Indonesia hingga tahun 2024. 

Hal tersebut disampaikan Staf Khusus (Staf Khusus) Presiden bidang Ekonomi, Arief Budimanta saat menyampaikan data pada acara bincang pengentasan kemiskinan, Rabu (9/11/2022) di Balai Desa Metenggeng Bojongsari.

Arief mengatakan, sesuai dengan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022, Presiden mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem yang ada di Indonesia hingga tahun 2024. Kategori dari miskin ekstrem adalah yang berpendapatan di bawah Rp 11 ribu per kepala.

“Jika yang pekerja lepas penghasilan harus di atas Rp 11 ribu. Jika yang berwirausaha pendapatan harus meningkat,” katanya.

Dia menambahkan, untuk mengurangi beban pengeluaran rakyat Indonesia, pemerintah telah melakukan skema seperti mengurangi beban pengeluaran kepala keluarga seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan lain dengan skema berbeda. Pemerintah juga mengeluarkan program stimulus untuk wirausaha seperti program super mikro, mikro, mikro kecil.

“Pemkab Purbalingga juga telah mengeluarkan program Kredit Mawar (Melawan Rentenir) dengan tanpa bunga,” imbuhnya.

Kepala Desa Metenggeng, Sugiarto menuturkan, beberapa KK di Desanya telah mendapatkan bantuan baik yang berasal dari Pusat, daerah maupun Desa. Tercatat ada sekitar 500 KK mendapatkan BLT-BBM, 361 KK mendapatkan PKH dan 137 KK yang mendapatkan Bansos dari Dana Desa (DD).

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Purbalingga, Agus Winarno menyatakan bahwa kemiskinan di Purbalingga masih berada di lima besar di Provinsi Jawa Tengah dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di peringkat ke-27. Dirinya berharap semua pihak bisa ikut bergotong royong menyelesaikan masalah kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.

“Sekarang juga sedang banyak Desa Wisata termasuk di Purbalingga. Tapi kami minta jangan hanya trend dan latah sehingga dampaknya bisa mengangkat perekonomian Purbalingga,” pungkasnya.(MH)