MEMOTONEWS - Di era modern saat ini, perempuan harus berani ambil peran - peran penting kepemimpinan dengan progresif dan revolusioner tanpa meninggalkan tugasnya sebagai ibu dalam keluarga.
Hal ini disampaikan Hj Sri Ruwiyati SE MM, sekretaris Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, saat menjadi nara sumber Dialog Interaktif DPRD Provinsi Jawa Tengah (Prime Topic) bertajub 'Kepemimpinan Perempuan Era
Modern', Senin petang (19/4/2021) di Sky Meeting Lt. 9 Hotel Pesona JI. Depok No. 33 Semarang.
Dialog interaktif ini disiarkan langsung melalui Radio MNC Trijaya 89.8 FM Semarang, Radio RDI Pandanaran 91.8 FM Semarang, dan Radio 99 (95.5 FM Purbalingga) serta siaran tunda melalui iNews TV Semarang.
Menurut Sri Ruwiyati, kepemimpinan merupakan salah satu tema penting dalam masyarakat modern. Sistem demokrasi telah membuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk berkiprah dalam urusan-urusan publik, tak terkecuali kaum perempuan.
Maka disini perlu ketahui bersama bahwa gender adalah bagian penguatan dan pemberdayaan perempuan.
Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.
Contoh keterlibatan perempuan di parlemen, kata Sri Ruwiyati, cenderung menurun pada kurun waktu empat tahun terakhir dari tahun 2016 sebesar 24 persen menurun menjadi 19,17 persen pada tahun 2019.
Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi Keterlibatan Perempuan di Parlemen Nasional yang mengalami pergerakan stagnan dari tahun 2016 hingga 2018, dan kemudian meningkat
pada 2019, menjadi sebesar 20,52 persen.
Jumlah Anggota Perempuan di DPRD Jateng sebanyak 23 dari 120 anggota DRPD. Kondisi di DPRD kab/kota juga demikian, beragam dan cenderung tidak signifikan jumlahnya.
Kemudian peran perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi merupakan indikator untuk menghitung kemampuan dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.
Di level ASN/Pemda misalkan, saat ini sudah cukup banyak perempuan yang menduduki jabatan struktural. Di Provinsi Jawa Tengah, terjadi pergerakan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yaitu pada tahun 2016 sebesar 49,30%.
Kemudian turun menjadi 46,97% pada tahun 2017. Angka kembali meningkat dua tahun berturut-turut hingga menjadi 49,36% pada 2019. "Lonjakan atas indikatornya, dipengaruhi oleh kualitas pendidikan perempuan," katanya.
Pun demikian Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi Jateng Sri Ruwiyati mengaku tidak mudah menggungah kaum perempuan untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan/ kemajuan di daerahnya. Masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi perempuan di sejumlah daerah.
“Masih perlu perjuangan agar kaum perempuan dapat aktif dan berperan di semua sektor, termasuk politik,” kata Politikus PDI Perjuangan asal Banjarnegara ini.
Sementara Dra. Retno Sudewi, APT, MSi MM, Kepala DP3AP2KB Provinsi Jateng menyampaikan melalui Kabid Kualitas Hidup Pemberdayaan Perempuan, Sri Dewi Indrajati mengatakan selama ini sudah banyak kesempatan bagi perempuan, baik sektor swasta maupun pemerintahan. Namun, diakui pula ada faktor bahwa perempuan belum siap.
Maka salah satu upaya pemerintah yakni menerapkan strategi pengarusutamaan gender. Upaya itu dilakukan melalui pemahaman soal gender di keluarga, sekolah, dan lingkungan.
Sementara, Profesor Tri Marhaenis Pudji Astuti MHum, Guru Besar Fakultas llmu Sosial - UNNES mengakui, keberanian perempuan untuk maju dan berperan sudah bisa dijalankan saat ini. Namun, mereka belum semuanya memiliki keberanian mengingat masih melekatnya faktor sosial-budaya. (*)
Pewarta: M Hamidi
