74HssqAmpAieSQYdpeY0UHJ3eJx0ro2Bjc2BCzNj
Bookmark

Komisi 1 DPRD Banjarnegara Panggil KPUD, Biaya Pilkada 2024 Tembus Rp 70 Milyar

H. Pujo Hardiansah ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Banjarnegara. (FOTO: Fraksi PKS).

MEMOTONEWS - Komisi 1 DPRD Banjarnegara memanggil KPUD Banjarnegara guna melakukan rapat kerja membahas besarnya anggaran Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 di Ruang Rapat Komisi 1 DPRD Kabupaten Banjarnegara, Senin (10/10/2022) 

Terungkap, anggaran Pilkada Banjarnegara tahun 2024 tembua mencapai Rp 70 milyar


Ketua KPUD Kabupaten Banjarnegara Bambang Puji Prasetya SP menyampaikan, anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pilkada tahun 2024 sebanyak 70 Milyar atau hampir 4 kali lipat besaran anggaran biaya pilkada pada tahun 2017. 

Hal ini terjadi karena beberapa komponen variable yang naik, dimana komponen terbesarnya adalah biaya untuk badan penyelenggaraan pilkada yang mencapai Rp 43 Milyar.

Berdasarkan Surat Edaran Kementrian Keuangan Nomor.S-647/MK.02/2022 Tahun 2022 yang memberikan legal standing tentang besaran honorarium bagi penyelenggara pilkada maupun biaya operasional. 

Ketua KPUD menambahkan pilkada akan dilakukan di 2.105 TPS dengan proyeksi jumlah pemilih sebanyak 822.000 termasuk diantaranya adalah pemilih pemula.

Anggaran pilkada yang begitu besar membuat pemerintah kabupaten harus betul-betul memutar otak agar dana kebutuhan pilkada tercukupi dari APBD. 

Maka dari itu, berhubung penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati berbarengan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Maka diperlukan adanya sharing pendanaan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah propinsi.

Demikian harapan H. Pujo Hardiansah ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Banjarnegara dari Fraksi PKS.

Disamping itu, dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun 2023 harus sudah ada kepastian terkait berapa sharing yang akan diberikan oleh pemerintah provinsi. 

Pihaknya mendorong agar KPUD berkoordinasi dengan KPU Propinsi maupun Pemerintah Propinsi agar segera ada kepastian.

“Mengacu kepada propinsi yang lain, jika sharing dengan pemerintah provinsi bisa dijalankan. Maka pemerintah kabupaten Banjarnegara hanya cukup menyediakan anggaran 45 – 50 Milyar saja," jelasnya. 

Pujo berpesan agar penganggaran harus dilakukan seefisien mungkin dengan tetap mengacu kepada hasil kerja optimal sehingga gelaran pilkada bisa berjalan dengan sebaik-baiknya tanpa ada kendala yang berarti.

Saat ini dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, pemkab Banjarnegara sudah mengalokasikan dana cadangan sebanyak 10 Milyar untuk persiapan pilkada 2024”. Ungkap H. Pujo Hardiansah ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Banjarnegara dari Fraksi PKS. (MH)