74HssqAmpAieSQYdpeY0UHJ3eJx0ro2Bjc2BCzNj
Bookmark

Seminar Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Bersama Ny Hj Sri Ruwiyati SE MM, Anggota Komisi E DPRD Jateng

Hj Sri Ruwiyati SE MM saat menyampaikan materi pada seminar Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pengambilan Keputusan Tahun 2022. (FOTO: Ukas)

MEMOTONEWS - Hj Sri Ruwiyati SE MM, anggota DPRD Jawa Tengah Fraksi PDI Perjuangan melaksanakan sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pengambilan Keputusan Tahun 2022 bersama Dinas PPPA Jawa Tengah, Kamis (25/82022) di Aula Gajebo Sari Rahayu 5, Semampir, Banjarnegara.

Hadir dalam kegiatan ini Marno, Anggota DPRD Banjarnegara dari FPDI Perjuangan yang juga sebagai nara sumber, Melati Diyah Pamungkas SE MM dari Dinas PPA Jateng, Agustin Isnaeni dari Dinas PPA Banjarnegara dan anggota Bunda Milenial Banjarnegara.

Hj Sri Ruwiyati SE MM, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan saat menjadi nara sumber seminar sehari bertajub Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pengambilan Keputusan.

Hj Sri Ruwiyati menyampaikan bahwa kasus - kasus yang menimpa kaum perempuan di Indonesia masih cukup tinggi. Baik itu terkait kasus hukum maupun kasus diluar hukum yang banyak merugikan kaum perempuan. 

Untuk itulah diperlukan keberanian dari kaum perempuan untuk menyampaikan pendapatnya di lembaga segala tingkatan tanpa harus malu - malu sehingga masukan atau usulan dapat mempengaruhi terhadap keputusan atau kebijakan di lembaga - lembaga tersebut. 

Hj Sri Ruwiyati yang juga sebagai Sekretaris Komisi E DPRD Jateng meminta kaum perempuan untuk bersikap aktif dalam menanggapi isu - isu strategis guna ikut serta dalam pembangunan bangsa khususnya yang bersentuhan dengan masalah nasib kaum perempuan.

"Apalagi ibu - ibu yang tergabung dalam wadah Bunda Milenial yang notabene terdiri wanita - wanita tangguh alias mandiri. Harus bisa mewarnai, harus bisa berkiprah. Mulailah dari sekarang," ajak Sri Ruwiyati.

Lagipula lanjut Sri Ruwiyati, undang - undang-undangnya jelas, bagaimana pemerintah memberikan ruang dan perlindungan terhadap kaum. Ini harus kita manfaatkan.

Sementara Marno, anggota DPRD Banjarnegara yang juga sebagai pembicara dalam kegiatan ini menambahkan jika peran perempuan sangat strategis dalam mengambil keputusan karena semuanya diatur dalam undang-undang.

Maka gunakan kesempatan ini sebaik - baiknya sehingga prodak politik dapat berpihak kepada kaum ibu atau perempuan. 

Langkah yang paling sederhana adalah dimulai dari tingkat desa. Saat ada Musrenbangdes, kaum perempuan harus tampil menyampaikan rumusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Jika ini bisa dilakukan, maka akan berpengaruh besar kepada keputusan desa dan seterusnya berjenjang di lakukan hingga tingkat kabupaten," saran Marno. 

Senada juga disampaikan Melati Diyah Pamungkas SE MM, Mewakili Kepala Dinas Sosial PPA Provinsi Jateng menyampaikan bahwa perempuan harus andil dalam proses pengambilan keputusan dengan harapan program atau prodak politik tersebut ada keberpihakan kepada kaum perempuan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Agustin Isnaeni dari Dinsos PPA Kabupaten Banjarnegara. "Masukan dari kaum perempuan ini sangat penting karena yang mengerti kepentingan perempuan dan anak adalah kaum perempuan," katanya.

Sementara Ketua Komunitas Bunda Milenial Banjarnegara Ny Bunda Maria menyampaikan terima kasih atas undangan dari Hj Sri Ruwiyati SE MM selaku anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti seminari.

Visi dan Misi Bunda Milenial mengusung Sosial Budaya dan Kemanusiaan. Ciri khasnya, pengguna Kebaya dan Kain Nusantara dalam setiap kegiatan komunitas.

Melalui Bunda Milenial menjadikan kain kebaya sebagai simbol pendekatan untuk menjaga kerukunan umat dan rawat toleransi selain itu menjadi ekspresi Indentitas Perempuan Indonesia.

Terkait dengan seminar ini pihaknya akan mendorong kaum ibu milenial untuk terus berkiprah ikut berpatisipasi membangun bangsa dan negara dengan mengemban misi utamanya sosial, budaya dan kemanusiaan. 

Untuk diketahui, kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPA- P2KB) Provinsi Jawa Tengah, bersama Hj Sri Ruwiyati SE MM, Anggota DPRD Provinsi Jateng Fraksi PDI Perjuangan. (MH)