MEMOTONEWS - Syarief Aryfa'id, Direktur Lembaga Strategi Nasional, mendorong keberanian desa untuk menentukan gagasan pembangunan desa berbasis potensi desa dan tipologi masyarakatnya.
"Kami melihat, selama ini proses proses perencanaan pembangunan desa pendekatannya masih sangat konvensional atau masih mengedepankan bagito bagidiel," katanya usai melakukan diskusi dengan sejumlah kepala desa di Balai Desa Tunggoro, Sigaluh Banjarnegara, Selasa malam (4/1/2022)
Tujuan dari kegiatan agar kepala desa bisa menyusun program stategis yang dapat diaplikasikan di desa. Diketahui PA GmnI Banjarnegara menggandeng Syarief Aryfa'id Direktur Lembaga Strategi Nasional dan juga sebagi pengurus PA GmnI Jogjakarta dan Hj Sri Ruwiyati SE MM anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Bagito bagi diel dimaksud kata Syarief, sama halnya dengan bagi rata bagi adil. Tapi belum fokus dan lokus pada pembangunan desa berdasarkan potensi dan isu - isu strategis di desa.
Oleh karena itu Syarief yang juga sebagai pengurus GmnI Jogjakarta, mendorong para kades harus cerdas dan tangkas dalam merumuskan program pembangunan desa berdasarkan potensi desa dan tipologi masyarakatnya.
"Jadi intinya membangun sebuah sistem perencanaan berbasis kawasan pedesaan. Dan kami siap membantu atau mengawal," imbuhnya.
Menurut dia, proses perencanaan pembangunan desa di Banjarnegara, pendekatannya masih sektoral desa per desa. "Maka dalam diskusi tadi, kita ingin mendorong pentingnya desa untuk membangun sebuah sistem perencanaan berbasis kawasan pedesaan
Misalnya, dalam satu kecamatan, maka desa - desa yang memiliki potensi dan tipologi sama dikelompokkan. Laku dibuatlah tema kawasannya. apakah kawasan agrowisata, agroindustri, atau kawasan kambing ternak, lumbung pangan.
Sehingga di dalam desa kawasan tersebut akan lebih fokus dan lokus dalam perencanaannya. Termasuk pengalokasian dananya. Ini yang sedang kita dorong.
Ia juga ingin merubah paradigma, cara mereka merencanakan adalah proses dalam musyawarah (musdes). Selama ini kebiasaan mereka hanya menterjemahkan secara langsung prioritas dana desa (prolindes) saja. Tampa melihat atau mengacu pada peta permasalahan yang ada di desa.
Sisi lain Musdes cenderung tertutup dan hanya melibatkan tokoh tokoh masyarakat. Padahal dalam konteks ini sebaiknya terbuka karena kades akan menerima masukan dari beberapa pihak atau elemen masyarakat desa. Dari sinilah yang kemudian dirumuskan menjadi pokok pikiran dalam Musdes.
Dalam diskusi juga terungkap bahwa sebagian besar kades 'marah' kepada Kepres No 104. Dimana dalam kepres tersebut dijelaskan bahwa 40 persen dana APBDes dianggarkan untuk bantuan BLT.
Dimana 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewani. Kemudian 8 persen untuk Covid-19. Jadi mereka bingung. Maka kita memberikan pemahaman hal tersebut secara detail. Termasuk cara melakukan verifikasi terhadap penerima manfaat harus mengacu pada data validasi pemkab. Sehingga tidak terjadi dobel.
Senada juga disampaikan oleh ketua PA GmnI Banjarnegara, Wahju Djatmika. Kita akan mendorong sekaligus menjembatani kepala - kepala desa untuk lebih fokus terhadap program pembangunan desa yang berpihak pada rakyat.
Artinya dampaknya dapat dirasakan warga terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, diperlukan penyelarasan dengan rencana program kebijakan prioritas pembangunan Pemkab Banjarnegara 2023 yang mengarah pada Banjarnegara Mbangun Desa Sejahterakan Petani dan Banjarnegara Bela UMKM, Mengembangkan Pariwisata.
Maka untuk dua hal tadi perlu ada masteplant desa yang baik. Artinya sesuai dengan kebutuhan/potensi desa masing. Karena dengan masterpland, desa yang baik dapat mengarahkan kemana program tersebut dapat diajukan untuk mendapatkan alokasi dana baik Kabupaten, propinsi maupun pusat.
Sekedar informasi seperti disampaikan ketua PA GmnI Banjarnegara Wahju DJatmika, tiga tema strategis pembangunan nasional Tahun 2023 adalah
1. Ketahanan pangan
2. UMKM dan
3. Pariwisata.
Isu strategis pembangunan Pemkab Banjarnegara Tahun 2023
1. Mbangun desa, mensejahterakan
petani
2. Banjarnegara bela UMKM dan
mengembangkan pariwisata.
Sehingga untuk menuju kesini harus ada masterplant potensi desa mengarah terbentuknya Desa Kawasan
Sementara sejumlah kepala desa yang hadir mengakui, bahwa selama ini banyak program yang tumpang tindih. Oleh karenanya ia meminta pertemuan ini menjadi forum diskusi yang berkesinambungan.
Hal ini juga diiayakan oleh Kades Tunggoro Sigaluh Banjarnegara, Tunggul Tri Wasono. "Kami berada di perbatasan Timur Banjarnegara, memang sedang melakukan atau persiapkan guna mewujudkan masterpland desa. Maka forum ini sangat penting bagi kami," katanya. (*)
