Namun Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) sebagai organisasi profesi guru mata pelajaran sejarah mencoba mematahkan mitos tersebut.
Itu dibuktikan dengan akan dibentuknya kepengurusan AGSI Provinsi Papua Selatan sebagai kepengurusan ke 38. Pada saat Kesepakatan Amarosa di Bogor bersama ketua-ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah se Indonesia, 8 Desember 2017 di Bogor, AGSI baru ada di 35 provinsi.
Hal ini tentu tidak lepas dari peran Ketua 2 Pengurus Pusat AGSI yang juga Ketua AGSI Provinsi Papua Harjuni Serang yang dengan getol menerabas medan Papua yang berat untuk mendirikan AGSI.
Kesepakatan membentuk AGSI Provinsi Papua Selatan setelah dilakukan koordinasi dengan calon pengurus, Kamis (24/10/2024) di Koplink Cafe Merauke. Hadir lima orang calon pengurus AGSI Provinsi Papua Selatan.
Harjuni mengungkapkan pihaknya akan segera melaksanakan Musyawarah Daerah sebagai forum tertinggi dan legal untuk membentuk kepengurusan.
"Saya sebatas menginisiasi dan memberikan support untuk teman-teman di Provinsi Papua Selatan. Alhamdulillah respon mereka baik, ada kesadaran untuk berserikat agar kuat," ujar Harjuni.
Tantangan membentuk kepengurusan AGSI di kawasan Papua, tambah Harjuni, tidak sama dengan kawasan Indonesia lainnya. Untuk mencapai kabupaten satu dengan lainnya terkadang harus ditempuh dengan pesawat perintis.
"Jadi tidak gampang mengajak guru untuk berserikat dengan topografi Papua yang seperti ini. Tapi untuk AGSI, saya berusaha untuk mewujudkan simpul Keindonesiaan agar lengkap di 38 Provinsi. Izakod bekai izakod kai, satu hati satu tujuan," tandas guru sejarah SMAN 1 Sentani Jayapura itu.
Rencananya, Musda AGSI Provinsi Papua Selatan akan digelar Sabtu (26/10/2024) di SMA KPG KHAS Merauke, menghadirkan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten dan seluruh guru sejarah di provinsi paling timur Indonesia itu. Juga akan dilanjutkan dengan lawatan sejarah ke Tugu Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), Monumen Kapsul Waktu dan Monumen LB Moerdani.
Presiden AGSI Sumardiansyah Perdana Kusuma mengapresiasi akan dibentuknya kepengurusan AGSI di Provinsi Papua Selatan. Menurutnya hal itu penting menyambut Permendikbudristek Nomor 67 tahun 2024 tentang Fasilitasi Terhadap Organisasi Profesi Guru.
"Amanah undang-undang Guru dan Dosen, guru harus tergabung dalam organisasi profesi. Belakangan bahkan akan ada fasilitasi organisasi profesi yang memenuhi syarat. AGSI tentu berharap dapat terlibat dalam hal itu, untuk pembinaan dan mengembangkan profesi guru.
Keberadaan AGSI Provinsi Papua Selatan akan memperkuat posisi AGSI karena kita lengkap memiliki kepengurusan di seluruh Indonesia. Bahkan kita saat ini tengah menggagas perserikatan guru sejarah se Asia Tenggara," tandas guru SMAN 13 Jakarta itu. (*)
