MEMOTONEWS - Kaum perempuan hendaknya terus meningkatkan kemampuan kualitas pemahaman terhadap kesetaraan gender. Sehingga kaum perempuan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan di semua tingkatan.
Demikian disampaikan Hajah Sri Ruwiyati SE MM, Sekretaris Komisi E DPR Provinsi Jawa Tengah, saat menjadi Nara sumber pada Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pengambilan Keputusan, di RM DJOS Desa Bandungan Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, Minggu (10/10/2021).
Kegiatan yang dihelat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak bekerja sama dengan Komisi E DPRD Provinsi Jateng bertajub Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pengambilan Keputusan Kabupaten Banjarnegara.
Hadir dalam kegiatan ini Hj Sri Ruwiyati, sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Mewakili Kepala BP3AKB Provinsi Jateng Ny Dra Sri Dewi Indrajati MM dan nyonya Asteria Dewi, Ketua penggerak PKK Kecamatan Sigaluh Ny Diyah Sekar Sari, Wahyu Hidayat dan Sumarno anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banjarnegara, ibu - ibu ketua penggerak PKK dan kader PPKBD se Kecamatan Sigaluh.
Hj Sri Ruwiyati, yang juga sebagai Wakil DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah meminta kaum perempuan harus terus belajar sehingga kaum perempuan terutama kader PPKBD benar - benar dapat bersinergi dengan stake holder dan berperan dalam mengambil keputusan.
Kegiatan ini, jelas Ruwiyati, sangat penting dilakukan guna meningkatkan pemahaman semua pihak, terutama kader kader perempuan di semua tingkatan untuk mewujudkan kesetaraan gender.
Khususnya untuk meningkatkan peran perempuan atau kaum wanita dalam setiap pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik. Diharapkan, kesetaraan gender dapat dilaksanakan semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun organisasi masyarakat lainnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ny Sri Dewi Indrajati MM dari Dinas BP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Disampikan juga bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan sosialisasi dan motivasi agar kaum ibu berperan dalam organisasi sehingga mampu mewarnai pemerintah atau lembaga di semua tingkatan dalam memberikan keputusan.
Sehingga keputusan tersebut akan memiliki dampak mendasar kepada sendi kehidupan di masyarakat Banjarnegara. Khususnya terhadap kaum perempuan. (M Hamidi)
