MEMOTONEWS - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo secara virtual membuka Sekolah Demokrasi Politik, Rabu (19/1/2022) kemarin.
Kegiatan juga dihadiri langsung oleh Kapolda Jawa Tengah, Injen Pol Ahmad Luthfi, koordinator Presidium MW Kahmi Jawa Tengah, Masrifan Jamil melalui Virtual zoom, Kaban Kesbangpoldagr, ketum Badan koordinasi Jawa Tengah, ketum Cipayung dan Ketua BEM se-Kota Semarang.
Sekolah ini digagas Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di Gedung BPSDMD provinsi Jawa Tengah.
Sekolah demokrasi politik yang diadakan oleh pengurus PB HMI 2021-2023 tersebut mengangkat tema “Manifestasi Gerakan Milenial Menuju Demokrasi yang Bermartabat” dari tanggal 18-22 Januari 2022 dan diikuti oleh 60 anggota.
Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan, sekolah demokrasi politik ini adalah konsep yang bagus agar dapat melihat peran pemuda sehingga bisa membedakan mana konseptual pemikiran, aplikatif, atau berkontribusi.
“Setiap pemuda harus mampu membaca peluang dan meningkatkan kapasitas diri. Hari ini kalau kita hanya bermalas-malasan atau memiliki kemampuan yang hanya pas-pasan jelas akan ditinggalkan," katanya.
Gubernur Ganjar berharap sekolah demokrasi mampu melahirkan ide atau gagasan yang membangun dan membawa perubahan wajah demokrasi.
Sementara ketua umum PB HMI Raihan Ariatama menyampaikan, dalam beberapa dekade, terjadi pergeseran makna demokrasi yang semula dimaknai luas, tetapi hari ini dimaknakan mengerucut sehingga merubah kotruksi pikiran.
Raihan juga mengatakan bahwa tugas kita selaku mahasiswa dan selaku kaum intelektual agar mampu memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan bangsa dan negara kita.
Ilham Fadli selaku ketua bidang PDPP PB HMI, menambahkan kegiatan ini bertujuan untuk merawat demokrasi dengan kebinekaan.
Ilham juga menyampaikan jika minat dari sekolah demokrasi politik sangat tinggi. Namun karena kegiatan offline atau tatap muka sehingga harus dibatasi dan menerapkan protokol kesehatan.
"Jika tidak dibatasi peserta dari seluruh Indonesia banyak, sekitar 220 orang. Namun sesuai intruksi pemerintah t, maka kita batasi habya 60 peserta," kata Ilham. (*)
