MEMOTONEWS - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Banjarnegara melakukan pertemuan dengan sejumlah warga dan kepala desa (Kades) se kabupaten di Desa Wisata Pagak Kecamatan Purwareja Klampok, Rabu 3 Januari 2024.
Jokowi dalam kesempatan ini menyampaikan jika dana pembangunan desa (dana desa) mencapai 539 triliun sejak tahun 2015. Nilai itu dinilai sangat besar jika dibandingkan dengan dana pembangunan bendungan yang hanya Rp 1 - 1,5 triliun dan airport sekitar Rp 2 triliun.
"Jadi jika dibandingkan dengan alokasi dana pembangunan infrastruktur nilainya belum seberapa," kata Jokowi menepis masih banyak pihak yang menganggap pemerintah lebih suka membangun jalan tol, Airport hingga bendungan ketimbang kepentingan masyarakat kecil.
Jokowi juga membandingkan dana desa yang sudah dikucurkan ke desa desa dengan dana pembangunan jalan tol yang sudah dibangun pemerintah selama ini.
“Jalan tol yang sudah dibangun sampai saat ini, sepanjang 2040 kilometer, bandingkan dengan jalan desa yang jumlahnya mencapai 350 ribu kilometer jalan desa, Jadi jika dibandingkan dengan jalan tol ngga ada apa-apanya,” lanjutnya.
Selain Jalan desa, pemerintah melalui pemerintahan desa juga telah membangun jembatan desa sebanyak 2 juta meter, drainase 53 juta meter, dan embung sebanyak 7000 yang sudah terbangun,dan embung ini mampu menampung banyak air untuk kebutuhan masyarakat.
“Jadi sudah bapak bayangkan kerja seluruh pemerintahan desa hingga pusat itu tidak main-main. Tapi sering tidak disampaikan kepada masyarakat, sehingga terkesan pemerintah hanya mengurus yang besar besar saja, padahal sebenarnya yang kecil juga terus kita kerjakan,” kata Jokowi lagi.
Jokowi juga berharap dana desa bisa ditambah dan bisa menjadi barang yang berguna bagi masyarakat di desa.
“Saya sering bicara, agar pengelola dana desa membeli meterialnya di desa atau paling jauh tingkat kecamatan saja, meskipun harganya sedikit lebih mahal," jelasnya.
"Karena uangnya beredar di desa kita, jangan sampai terjebak dengan harga yang murah di luar kota namun perputaran uang jadi berpindah dari desa ke kota,” sambung Jokowi seraya mengingatkan agar pengelola keuangan desa bisa menjaga akuntabilitas keuangan, dan meminta agar dana desa tidak di selewengkan untuk kepentingan yang tidak benar. (*)
