MEMOTONEWS - Seperti diketahui, Hari Sejarah Nasional diperingati setiap tanggal 14 Desember sejak dicanangkan tahun 2015 silam.
Terkait hari Sejarah tahun 2023, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) menjadikan momen tersebut untuk mengarusutamakan sejarah dengan mendorong lahirnya RUU Kesejarahan.
Disamping itu, memasukkan frase sejarah dalam UU Sisdiknas serta menghidupkan kembali Direktorat Sejarah.
Momen ini diwujudkan dalam Webinar yang dilakukan oleh AGSI Jawa Tengah dan Pengurus Pusat AGSI, Kamis lalu (14/12/2023) dengan mengangkat tema 'Refokusing Pembelajaran Sejarah'.
Kegiatan ini menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Uswatun Hasanah dan Presiden AGSI Sumardiansyah Perdana Kusuma.
Dalam kesempatan ini, Uswatun mengungkapkan jika pembelajaran sejarah sangat penting membentuk karakter siswa dengan kisah-kisah inspiratif dalam sejarah.
"Saya dulu sampai hafal satu buku PSPB, karena sejarah sangat penting bagi bangsa ini," ujar Uswatun.
Sementara itu, Sumardiansyah mengungkapkan, pihaknya terus mendorong frase sejarah masuk dalam UU Sisdiknas ke depannya.
Ini dilakukan agar ada jaminan semua siswa mendapatkan pelajaran sejarah di semua jenjang.
"Bahaya bagi bangsa ini kalau warganya tidak mendapatkan pemahaman tentang official history. Bisa hancur bangsa yang tidak mengenal sejarahnya sendiri," tegas Sumardiansyah.
Sementara itu, malam harinya, Pengurus Pusat AGSI menghadirkan budayawan Nunus Supardi dan sejarawan Asep Kambali.
Dalam webinar ini tema yang diangkat adalah 'Menggagas UU Kesejarahan dan Menghidupkan Direktorat Sejarah'.
Nunus mengungkapkan, sejak Indonesia Merdeka, Bung Karno selalu menempatkan sejarah pada posisi penting. Serta selalu ada lembaga khusus yang membidangi sejarah.
"Namun mulai 2017, sejak lahir UU Pemajuan Kebudayaan, justru Direktorat Sejarah hilang. Yang ada semua Direktorat terkait kebudayaan. Saya rasa ini sesuatu kebijakan yang ahistoris dan perlu dipertanyakan," ujar Nunus.
Sementara itu Asep Kambali juga heran mengapa di era Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid yang nota bene orang sejarah, ketua MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia) justru Direktorat Sejarah hilang.
"Saya rasa sejarah menjadi hal yang sangat penting dan perlu untuk bangsa ini. Maka perlu ada lagi Direktorat Sejarah dan juga UU Kesejarahan, untuk menjamin sejarah terjaga di negeri ini," tandas pendiri Komunitas Historia Indonesia ini.(*)
